Natsir Ilyas Kepala Perwakilan BkkbN Aceh

Drs M. Natsir Ilyas M.Hum saat diambil sumpah
 jabatan sebagai Kepala Perwakilan BkkbN Aceh
beberapa waktu lalu|Saniah LS

BANDA ACEH – Setelah beberapa tahun Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BkkbN) Aceh dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), akhirnya pada Rabu (20/3) lalu, Gubernur Aceh, H dr Zaini Abdullah disaksikan Kepala BkkbN RI, Prof Dr Fasli Jalal, PhD SpGK, melantik Drs M Natsir Ilyas M Hum, di Aula Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh menggantikan pejabat lama Drs Saflawi TR MM yang selama ini menjabat sebagai Plt.

Turut hadir pada pelantikan tersebut, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Tarmizi A Karim, Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, dan sejumlah pejabat lainnya dilingkup Pemerintah Aceh, jajaran BkkbN RI, dan Perwakilan BkkbN Aceh.

Gubernur Aceh, H dr Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan, pelantikan tersebut jangan dipandang sebagai acara pengukuhan semata. Tapi, katanya, sebagai titik balik merefleksikan diri dan mengingat arti pentingnya institusi BkkbN dalam membangun dan mempersiapkan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa.

 “Melalui peran penting BkkbN, saya ingin masyarakat Aceh dapat menempatkan diri sebagai kekuatan bangsa,” ujarnya.

Gubernur Aceh, Kepala BkkbN RI, dan sejumlah pejabat
lainnya di Pemerintahan Aceh, Pemko Banda Aceh, jajaran BkkbN
Pusat dan Perwakilan BkkbN Aceh yang
hadir saat pelantikan|Saniah LS

Zaini Abdullah dalam sambutannya itu juga meminta, BkkbN agar menjaga komunikasi dan koordinas yang baik dengan semua instansi sehingga mampu menjalankan program kependudukan dengan baik. Sebab, kata Gubernur, jika BkkbN dapat menjalankan program perencanaan dengan baik, maka setiap keluarga akan merasa sejahtera. Namun, seandainya program ini gagal, maka akan berdampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

“Itu sebabnya, BkkbN Aceh harus bisa menjadi motor dalam membangun program perencanaan keluarga dengan baik sehingga tersentuh hati masyarakat Aceh,” tegas Zaini Abdullah.

Zaini menjelaskan, pada tahun 2005, jumlah penduduk di Aceh hanya 4,1 juta jiwa. Tapi pada tahun 2010, jumlah itu meningkat menjadi 4,49 juta jiwa, atau bertambah sebesar 2,32 persen per tahun. Bahkan untuk wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Barat, pertumbuhan penduduknya mencapai 5 sampai 7 persen, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 1,4 persen.

“Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius dari kita semua, sebab masalah ini terkait dengan sektor lain, baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pangan, lapangan pekerjaan dan sebagainya,” ujar Doto Zaini, sapaan populer Gubernur Aceh.

Oleh sebab itu, tambah Zaini Abdullah, kampanye dan sosialisasi program KB harusnya ditanamkan sebagai sebuah budaya. Itu sebabnya perlu kerjasama semua pihak, tidak hanya dengan Pemerintah daerah, tapi juga dengan komponen masyarakat lainnya, termasuk ulama, akademisi, dan TNI/Polri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh yang baru, Natsir Ilyas, selesai dikukuhkan  mengatakan kepada wartawan, masalah kependudukan adalah masalah yang sangat serius dan perlu disikapi dengan upaya-upaya meningkatkan kualitas penduduk.

Karena menurut dia, kalau kualitas penduduk baik, kualitas keluarga baik, depan Aceh ini akan lebih baik lagi, apalagi Ace sedang melaksanakan syariat Islam dan sedang giat-giatnya membangun masyarakat Aceh yang Islami.

“Kualitas keluarga dapat dibentuk sedini mungkin dari pendewasaan usia perkawinan, sehingga kualitas keluarga itu terbentuk nantinya tidak terlepas dari kesadaran masyarakatnya,” kata Natsir Ilyas.

Dia juga menambahkan, kata dia, Perwakilan BkkbN Aceh sedang mulai meningkatkan usia pendewasaan usia perkawinan. Perkawin dibawah umur sebutnya banyak terjadi, sehingga kualitas tadi dimulai dari perencanaan perkawinan dan bagaimana membangun kesadaran masyaraka tentang itu.

Sebagai orang nomor satu di jajarannya, Natsir Ilyas akan memperkuat sistem koordinasi yang selama ini masih terganggu dengan melakukan pendekatan kepada para mitra, sehingga program-program BkkbN bisa diterima dan dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat.

“Sesuai arahan pak Gubernur, kita melakukan pendekatan dengan mitra kerja kita, yang selama ini sedikit agak terganggu, dengan MPU dengan unsur-unsur masyarakat, saya kira kita mulai dari koordinasi di tingkat atas, baru nanti kita turunkan di daerah tingkat dua, kita akan konsolidasi ke depan ini,” tutupnya. (Kesia)