Usia 2 Tahun, PPKS Bungong Jeumpa Lengkapi Sarana dan Prasarana

Plt Kepala BkkbN RI, Prof. Dr. dr. Fasli Jalal PHd saat mengunjungi PPKS Bungong Jeumpa
Perwakilan BkkbN Aceh beberapa waktu lalu|Saniah LS

BANDA ACEH - Diusianya yang memasuki 2 tahun pada 12 Desember 2014,  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Bungong Jeumpa Perwakilan BkkbN Aceh  semakin dikenal masyarakat dan terus memberi pelayanan konseling gratis bagi masyarakat Aceh.

“Tujuan  sebenarnya adalah bagaimana masyarakat tahu apa  dan manfaat dari konseling. Selain itu kami juga ingin lebih mendekatkan pelayanan keluarga berencana dan informasi tentang pembangunan keluarga sampai kepada masyarakat,” ujar Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Faridah Abubakar SE MM di ruang kerjanya di Kantor Perwakilan BkkbN Aceh, Kamis (22/1/2015) di Banda Aceh.

Jelasnya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pada pasal 47, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga.

Kata Faridah, dalam hal ini Perwakilan BkkbN Aceh menetapkan kebijakan dengan membentuk pusat pelayanan keluarga sejahtera yang dinamakan PPKS Bungong Jeumpa, yang terletak di jalan Peurada Utama Banda Aceh.

Pelaksana dan Penangungjawab PPKS Bungong Jeumpa
Perwakilan BkkbN Aceh berfoto bersama|dok.PPKS

“PPKS ini dibentuk  ditengah-tengah masyarakat, agar masyarakat bisa mengakses tanpa rasa sungkan dan malu, oleh karena itu  pengelolaannya juga berbasis intitusi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelola dari PPKS Bungong Jeumpa ini adalah terdiri dari  tokoh agama,tokoh masyarakat, psikolog, relawan, dan mahasiswa,” sebut dia.

Ketika ditanya tentang permasalahan yang dihadapi, Faridah menjawab, dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan sudah pasti ada permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain belum maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. 

“Kami masih merasakan bagaimana memfasilitasi rangkaian kegiatan PPKS ini dengan keterbatan dan minimnya sarana dan prasarana. Tapi ini tidak membuat semangat untuk mengembangkan PPKS. Sedangkan kendala dari sisi masyarakat, masih banyak yang malu menceritakan atau mengkonsultasikan permasalahan yang mereka hadapi, inilah tantangan kami, kedepannya bagaimana membuat konseling menjadi gaya hidup,” ujar Faridah.

Perwakilan BkkbN Aceh akan terus berusaha untuk mengadvokasi penentu kebijakan baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk terus berkomitmen terhadap kemajuan PPKS di daerah masing-masing.  Sehingga kehadiran PPKS Bungong Jeumpa dan PPKS lainnya di Aceh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sekarang ini mulai bertambahnya peminat dan pengunjung PPKS, dan juga banyaknya permintaan konseling ke sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, dan lembaga swasta lainnya,” sebut Faridah. 

Selain persentase kunjungan dan permintaan konseling meningkat setiap tahunnya, PPKS Bungong Jeumpa  juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa fakultas, institusi, dan lembaga swadaya masyarakat seperti kerjasama  yang telah kita lakukan dengan Fakultas Psikologi  Unsyiah, Poltekkes Kemenkes, dan Dompet Dhuafa.

“Untuk target kedepan,  kami menginginkan PPKS akan terus berkembang dan benar-benar menjadi pusat rujukan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dan kami juga berharap sarana dan prasarana nantinya juga bisa lebih memadai dari yang sudah ada sekarang. Terpenting yang perlu diketahui masyarakat pelayanan konseling yang diberikan gratis,” ujar Faridah.

Sekarang ini, telah ada empat PPKS lagi di Aceh yaitu PPKS Bungong Kupula di Meulaboh, PPKS Madani di Banda Aceh, PPKS Bunga Sempula di Subulussalam, dan PPKS Sakinah di Pidie. (Kesia)