Wapres Boediono: Pemerintah Daerah Wajib Dukung Program KKBPK

Para tamu undangan yang hadir pada Harganas XXI  yang
digelar di Surabaya, Sabtu (14/6)|Saniah LS

SURABAYA -  Wakil Presiden RI, Boediono meminta kepada kepala daerah di Indonesia untuk mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal itu disampaikannya dalam pidato singkatnya dalam peringatan Hari Keluarga Nasional 2014 ke-21 yang digelar di Lapangan Makodam Brawijaya Surabaya, pada Sabtu (14/6).

Hadir dalam peringatan Harganas XXI,  Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, Kepala BkkbN Fasli Jalal, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Dharma Wanita dan Dekranas, Vita Gamawan Fauzi, yang juga selaku Ketua Umum Panitia Harganas 2014, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala BkkbN dari 33 Provinsi di Aceh.

“Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia harus mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana, juga program Pembangunan Keluarga. Sehingga melahirkan keluarga-keluarga berkualitas di Indonesia. Untuk mencapai itu semua, perlu menggunakan kata yang sama, sasaran yang sama, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, antara pusat dan daerah,” tegas Boediono.

Wakil Presiden juga mengatakan, bagaimana program KKBPK itu bisa terlaksana dengan baik,  terletak pada kegigihan pelaksanaan program  tersebut. Selain masing-masing daerah dipandang perlu menyusun program dan kegiatan KKBPK yang terpadu dan terencana.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, M Natsir Ilyas berserta istri
ikut hadir pada Peringatan Harganas ke-21|Saniah LS

Program-program itu, kata Boediono, harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kualitas penduduk, hingga peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan bina keluarga yang meliputi balita, anak, remaja, hingga lansia.

Sementara itu, Kepala BkkbN RI, Prof Dr Fasli Jalal, PhD SpGK mengatakan, Indonesia sedang menghadapi empat masalah kependudukan. Sebut dia yaitu masalah jumlah penduduk yang masih besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran yang tidak merata, dan kualitas penduduk yang rendah.

Tarian Nusantara sebagai tarian pembuka Peringatan
Harganas XXI|Saniah LS

Menurut dia perlu perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan empat permasalahan kependudukan itu. “Pasca otonomi daerah, banyak daerah yang mengendurkan prioritas program Kependudukan dan KB sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang,” kata Fasli Jalal dalam pidatonya tersebut.

Pada kesempatan itu Kepala BkkbN juga menyebutkan meski demikian, tak sedikit juga kepada daerah yang mendukung program KKB dan sebut dia, ada 18 kepala daerah yang di tanah yang telah mendirikan Badan Kependudukan dan KB sesuai perintah undang-undang.

Harganas yang tahun ini mengusung tema "Melalui Hari Keluarga Kita Tingkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera", bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan fungsi keluarga secara optimal.

Harganas tahun ini menggelar beberapa kegiatan, yakni pendayagunaan mobil penerangan KKBPK, berbagai lomba dan temu kader PKK, bakti sosial, seminar, pameran dagang UPPKS dan PKK. (Saniah LS)