Senin, 04 Mei 2015

Pendaftaran Duta Mahasiswa GenRe Aceh 2015 Berakhir Pada 7 Mei

Duta Mahasiswa GenRe Aceh Putra-Putri dari 2011 sampai dengan 2014|Ist
BANDA ACEH – Pengembalian fomulir pedaftaran Duta Mahasiswa Generasi Berencana (GenRe) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh tahun 2015 akan berakhir pada 7 Mei mendatang. Pengembalian fomulir  bisa dikirim melalui email dan atau diantarkan langsung ke kantor Sekretariat Panitia di Peurada.
Ketua Panitia Nanda Satria mengatakan, pendaftaran peserta telah dibuka sejak 7 April hingga 7 Mei 2015 mendatang. Bagi mahasiswa yang ingin mendaftar bisa langsung me-download fomulir pendaftaran di nad.bkkbn.go.id atau aneukceria.blogspot.com, dan atau ppksaceh.blogspot.com.
“Waktu masih ada tiga hari lagi, fomulir bisa diunduh di website yang tertera di atas dan bisa dikirim via email atau langsung diantar di Sekretariat Panitia di Peurada,Banda Aceh,” kata Nanda kepada AcehNews.net, Senin (4/5/2015).
Lanjutnya, pengembalian fomulir, diterima panitia selambat-lambatnya pukul 00.00 WIB via email atau diantar langsung ke Sekretariat Panitia di Kantor PPKS Bungong Jeumpa di Jalan Peurada Utama (depan Komplek Bea dan Cukai Aceh pada jam kerja.
“Fomulir bisa dikirim via email dengan alamat email Dutagenre.aceh@gmail.com,” katanya lagi.
Sebelumnya Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe tingkat Provinsi Aceh sudah dimulai sejak 2010 silam dan kini sudah memasuki pemilihan kelima. Bagi Dumas GenRe 2015 putra/putri yang terpilih ditingkat provinsi akan mewakili Aceh ketingkat nasional di Jakarta. Semua biaya transportasi dan akomodasi ditanggung panitia.
“Pada 9 hingga 10 Mei 2015, mahasiswa/mahasiswi yang sudah mendaftar akan menjalani tes wawancara di Sekretariat Panitia Dumas GenRe Aceh di Peurada, Banda Aceh. Setelah mengikuti tes wawacara, Panitia akan memilih 30 mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti karantina dari 14 hingga 17 Mei,” sebut Nanda.
Malam Pemilihan Dumas GenRe 2015 Provinsi Aceh akan berlangsung pada Minggu malam (17/5/2015) di AAC Dayan Dawood, Darussalam. Kata Nanda, malam pemilihan Dumas GenRe 2015 Provinsi Aceh terbuka untuk umum.  (saniah ls)

Aceh Masih Miliki Tantangan Besar dalam Pelaksanaan KKBPK


Penandatanganan MoU antara Perwakilan BkkbN Aceh dengan Akademi Kebidanan Muhammadiyah
 dan Fakultas Psikolog Universitas Muhammadiyah Banda Aceh pada Rakerda Program KKBPK pada
Kamis (30/4/2015)|Foto: Saniah LS 
BANDA ACEH – Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Aceh masih memiliki tantangan besar.    

Hal itu dikemukakan, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekda Aceh, Dermawan, pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KKBPK Tahun 2015 di Aula Kantor Perwakilan BkkbN Aceh, 30 April 2015.

Gubernur Aceh dalam pidatonya itu mengatakan, selama ini pelaksanaan program KKBPK di wilayah Aceh masih belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini bedasarkan dari laju pertambahan  penduduk di Provinsi Aceh sebesar 2,35 persen di tahun 2005-2010.

"Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Aceh mengindikasikan bahwa program  Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembagunan Keluarga selama ini belum terlaksana secara maksimal,"ungkapnya.

Menurut Gubernur Aceh, program KKBPK merupakan bagian dari pembagunan kesejateraan rakyat dan investasi sosial yang berdampak pada perbaikan indeks pembagunan manusia.
“Kegagalan program ini akan menyebabkan beban berat bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah kedepan, khususnya dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan, akan timbul dampak sosial dari kegagalan program tersebut,” kata Gubernur Aceh melalui pidato yang dibacakan Sekda, Dermawan.

Kata Gubernur, dampak sosial yang timbul antaranya kurang optimalnya pelayanan kesehatan, kurangnya pendidikan dan perhatian yang diberikan keluarga, serta sedikitnya peluang dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi.

“Kami harapkan program KKBPK kedepan dapat berjalan secara optimal, meskipun dalam mencapai tujuan itu tidak mudah, diperlukan tekad yang kuat dari pemerintah, jajaran instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengiat LSM, mitra kerja, dan tokoh masyarakat,” tegas Zaini Abdullah.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh melalui Sekda, Dermawan menyampaikan kepada masyarakat Aceh, bahwa program KKBPK bukanlah program yang membatasi kelahiran, tapi lebih pada mengatur jarak dan merencanakan kelahiran, sehingga orang tua dan benar-benar siap memberikan perhatian dan fasilitas yang terbaik untuk perkembangan anak mereka dan serta meningkatkan kesejateraan keluarga.

“Saya minta kepada jajaran BkkbN Aceh dan  SKPD kabupaten/kota hendaknya terus melakukan evaluasi terhadap program-program KKBPK, meminta masukan dari mitra kerja. Sehingga hasil evaluasi bisa dijadikan pedoman guna menyukseskan program KKBPK di daerah,” ujarnya.


Hadir pada Rakerda Program KKBPK Tahun 2015, Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BkkbN RI, Sunarto MPA, P.HD berserta rombongan, mitra kerja BkkbN, antaranyan dari unsur TNI, Polri, PKK, Dinas Kesehatan, BPS, BPJS Kesehatan, LSM, dan media.

Pada kesempatan itu, Sunarto yang juga selaku Pembina wilayah Aceh mengatakan, dengan adanya penandatanganan MoU antara BkkbN dengan Akademi Kebidanan Muhammadiyah dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh serta dikukuhkannya Paguyuban Juang Kencana (PJK) Aceh Periode 2015-2018 dan Pengurus Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Aceh periode 2014-2019, akan menambah pilar-pilar pembangunan keluarga di provinsi Aceh.

 “Kami mengharapkan pemerintah daerah dapat memberi dukungan dalam mensukseskan program KKBPK baik di tingkat provinsi maupun daerah, serta dapat segera diwujudkan terbentuknya BkkbD di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sehingga dengan demikian terwujudnya keluarga berkualitas di Aceh serta dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas, M.Hum dalam pidato sambutannya mengatakan, dengan dilaksanakan Pra Rakerda, Rakerda, dan Pasca Rakerda selama tiga hari, 29 dan 30 April hingga 1 Mei 2015,  diharapkan mendapat berbagai masukan yang baik di dalam melaksanakan program KKBPK di daerah masing-masing serta sebagai upaya meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan program KKBPK terlaksana dengan baik di daerah.

“Ini juga menjadi evaluasi bagi kami terhadap berbagai program KKBPK yang sudah dilaksanakan pada 2014 dan berharap dengan hasil Rakerda hari ini pelaksanaan program KKBPK di provinsi maupun di daerah bisa dilaksanakan lebih baik lagi,” tuturnya.


Pada penutupan Rakeda (Pasca Rakerda) seluruh Kepala SKPD atau yang mewakilinya menandatangani kontrak kesepakatan. Rakerda Program KKBPK Tahun 2015 Provinsi Aceh ditutup oleh Kepala Perwakilan BkkbN Aceh. (saniah ls).

Minggu, 19 April 2015

PPKS Bungong Jeumpa Adakan Roadshow ke Sekolah

Penyuluhan dan Konseling yang dilakukan di SMAN 7 Banda Aceh|Saniah LS
BANDA ACEH - PPKS Bungong Jeumpa Perwakilan BkkbN Aceh bekerja sama dengan Dompet Dhuafa mengadakan penyuluhan dan konseling langsung di beberapa sekolah yang ada di Banda Aceh. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Banda Aceh menjadi sekolah pertama yang dikunjungi tahun ini.

Dari pantauan kru Haba Keluarga, kegiatan yang dilangsungkan di Aula SMPN 2 Banda Aceh ini diikuti oleh 30 siswa/siswi pilihan dari SMPN 2 Banda Aceh yang dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok dipandu oleh satu orang konselor yang siap membantu siswa/siswi yang memiliki masalah di sekolahnya.

Administrator PPKS Bungong Jeumpa, Mohammad Zarkasy Yusren menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja di Banda Aceh tentang pengertian konseling. Sehingga diharapkan konseling tidak menjadi hal yang tabu di kalangan remaja dan masyarakat di Aceh.

“Konseling ini kita harapkan bisa menjadi gaya hidup di masyarakat. Jadi nantinya remaja atau masyarakat kita tidak takut lagi untuk bercerita kepada konselor tentang masalah yang mereka hadapi dan nantinya kita harapkan bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi,”  ucap Zarkasy.

Dilain pihak penanggung jawab kegiatan Qasimil Junaidi menyebutkan, 2015 ini, PPKS Bungong Jeumpa Perwakilan BkkbN Aceh akan menyambangi Sembilan sekolah di Banda Aceh, mulai dari SLTP, SMA, hingga dayah.  

Rencananya ada sembilan sekolah yang akan kita kunjungi tahun ini untuk mendapatkan konseling kelompok, sebut Qasimil yang juga merupakan konselor sebaya di PPKS Bungon Jeumpa.

TAhun sebelumnya kegiatan konseling  yang dinamakan Roadshow to School  telah dilakukan di  lima sekolah dan satu Perguruna Tinggi di Banda Aceh.  Yaitu antarannya, SMPN 1, SMAN 12, SMK4, Dayah Insafuddin, SMAN 10 Fajar Harapan, dan FISIP Unsyiah Banda Aceh. Diharapkan kegiatan konseling di sekolah dan perguruan tinggi ini akan berlangsung setiap tahunnya. (Rahmat)


2015, KS-PK Targetkan 12 PPKS Terbentuk di Aceh

Kegiatan sosialisasi PPKS di Kabupaten Aceh Tamiang|dok.BkkbN
BANDA ACEH – Pada 2015 ini, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Perwakilan BkkbN Aceh menargetkan akan terbentuk 12 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di sejumlah kecamatan di Aceh. Untuk itu Bidang KS-PK gencar melakukan sosialisasi PPKS di kabupaten/kota di Aceh.

“Tahun ini kami hanya bisa melakukan sosialisasi PPKS di enam kabupaten/kota di Aceh, empat diantaranya sudah kami laksanakan dan dengan harapan setelah sosialisasi ini dilakukan akan hadir PPKS di kecamatan di kabupaten yang telah dilakukan sosialisasi ini,” jelas Kabid KS-PK Perwakilan BkkbN Aceh, Faridah Abubakar SE, MM kepada Jurnal Haba Keluarga, akhir Maret 2015 di Banda Aceh.

BkkbN merencanakan akan mengfungsikan balai penyuluh yang ada di kecamatan sebagai PPKS yang nanti berfungsi sebagai tempat kegiatan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lanjut Faridah, juga untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta SKPD KB di kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayah kerjanya masing-masing.


Sementara ketika ditanya kendala apa saja yang dihadapi, Faridah menjawab, kendala yang dihadapi soal anggaran, sehingga sosialisasi PPKS tahun ini hanya bisa dilakukan di enam kabupaten di Aceh. Empat kabupaten/kota yang sudah dilakukan sosialisasi PPKS sebut Faridah yaitu Kabupaten Bireuen, Aceh Tamiang, Pidie, dan Aceh Tengah.  (Saniah LS)
Komisi VI DPRA Akan Bantu Pembentukan BkkbD di Aceh

Foto: Saniah LS
BANDA ACEH – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bencana akan menyurati dan memanggil Biro Keorganisasian dan Biro Hukum Pemerintah Aceh terkait dengan belum dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BkkbD) di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Meski telah ditetapkan melalui Undang-Undang, pembentukan BkkbD, belum disambut baik bupati ataupun walikota. Pembentukan BkkbD telah diamanatkan dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga. Namun hingga Undang-Undang itu lahir, Aceh belum memiliki BkkbD hingga saat ini.

“Saya bingung juga kok beda-beda, harus ada regulasi yang benar, adanya perbedaan nama ini akan menjadi perhatian kami, Komisi VI DPRA. Kami akan panggil Biro Keorganisasian dan Biro Hukum dalam waktu dekat ini. Kami akan membantu menertibkan literaturnya dulu. Nanti Komisi VI akan duduk  kembali untuk mengsingkronkan,” Ketua Komisi VI, T. Iskandar Daod SE, MSiAk Daud kepada AcehNews.net beberapa waktu lalu.

Sejak Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lahir, sampai saat ini BkkbD belum lagi berdiri di kabupaten/kota di Aceh. Selama ini “disandingkan” dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BM) dan atau Pemberdayaan Perempuan (PP). Karena itulah, menurut Iskandar, Komisi VI akan mempertayakan hal ini ke eksekutif dalam hal ini Biro Keorganisasian dan Biro Hukum Pemerintah Aceh dimana kendalanya dan mengapa belum terbentuk BkkbD di kabupaten/kota di Aceh.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas, M.Hum berserta Sekretaris M. Razali, dan bersama empat Kabidnya melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPRA, 11 Maret 2015 lalu. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi VI, T. Iskandar Daod, dihadiri anggotanya, Darwati A.Gani, Tarmizi, Umi Kalsum, Fatimah, Nuraini Maida, dan Zaenal Abidin.

Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 14.00 hingga berakhir 16.00 WIB tersebut membicarakan program kerja Perwakilan BkkbN Aceh dan serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalani program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KBPKP) di kabupaten/kota di Aceh, salah satunya hingga kini belum terbentuk BkkbD di Aceh.

“Untuk itulah perlunya pertemuan ini dilakukan, sehingga kami juga mengetahui apa-apa saja kendala yang dihadapi BkkbN dalam menjalankan program kerjanya di daerah. Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi akan ada pertemuan berikutnya,” kata Iskandar.

Komisi VI DPRA akan mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah untuk membentuk segera BkkbD di daerahnya masing-masing. “Gimana mau jalan program BkkbN di daerah kalau literaturnya saja tidak seragam. Untuk itulah kami segera akan memanggil Biro Keorganisasian dan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk duduk kembali bersama dengan BkkbN mencari jalan keluar sehingga BkkbD terbentuk, tidak lagi digabung dengan dinas lain seperti sekarang ini,” tegasnya.

Pada pertemuan pertama  Maret 2015, Komisi VI menanyakan bagaimana dengan status pegawai selama ini. Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Natsir Ilyas mengatakan, kalau pegawai negeri sipil (PNS) di provinsi diangkat dan digaji oleh BkkbN pusat. Sedangkan pegawai di daerah diangkat dan digaji pemerintah daerah.

“Di Aceh Tenggara Bapak Ketua sudah ada BKBD (Badan Keluarga Berencana Daerah). Dan kami sedang mengusulkan kepada Kepala Daerah di sana untuk menjadi BkkbD sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009,” jelas Natsir Ilyas.

Kepala Perwakilan BkkbN mengatakan, pentingnya membentuk BkkbD di 23 kabupaten/kota di Aceh karena untuk menjalankan program KKBPK di daerah merupakan hal yang sangat berat dan komplek sehingga perlu diurus oleh satu SKPD tersendiri dan tidak seperti selama ini yang SKPD masih dibawah pemerintah daerah. (Saniah LS)



Jumat, 13 Maret 2015

Ketua TP-PKK Aceh Resmikan Galeri UPPKS Bungong Melati

Ketua TP-PKK Aceh, Hj Niazah A.Hamid menggunting pita peresmian Galeri UPPKS Bungong Melati. Turtu mendampingi Ketua Darmawanita, Hj Syamsiarni Darmwan dan Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M.Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (12/3/2015) di Banda Aceh.
BANDA ACEH – Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Hj Niazah A. Hamid menghadiri dan sekaligus membuka secara resmi Galeri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Bungong Melati binaan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh, yang berlokasi di Jalan Suka Damai, beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Galeri UPPKS Bungong Melati yang menjual berbagai souvenir dan penganan khas Aceh ini, yang dihasilkan Kelompok UPPKS dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Tujuan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana diarahkan menuju Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Pada Bab 47. Ayat 2, disebutkan, bahwa kebijakan pemerintah harus mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Untuk itu, setidaknya ada tiga program yang dijalankan oleh BkkbN, yaitu Kependudukan (Bidang Dalduk), Keluarga Berencana  (Bidang KBKR) dan Pembangunan Keluarga (Bidang KSPK).
Dalam sambutan singkatnya, Ummi (panggilan akrab istri Gubernur Aceh, Zaini Abdullah) Aceh itu menjelaskan, setidaknya ada enam target penguatan dan pengembangan program pada bidang KSPK, yaitu BKB (Bina keluarag Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK Remaja/Mahasiswa (Pusat Informasi Konseling), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera).

Kata Niazah, sedangkan untuk pengembangan semua program tersebut, Aceh sudah memiliki Peraturan Gubenur Nomor 60 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu Aceh. Untuk mengimplementasikan hal tersebut lanjut Niazah, TP-PKK Aceh dan BkkbN telah berkoordinasi dan melakukan beberapa rangkaian kegiatan bersama. Antaranya, turut serta bersama Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK dalam Promosi Hasil Dagang UPPKS ditingkat Nasional pada acara Hari Keluarga yang dilaksanakan di Surabaya pada 2014 lalu.
Pembangunan keluarga sejahtera, jelas Niazah pada dasarnya adalah suatu upaya terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberdayakan keluarga agar mempunyai kemampuan untuk mengangkat dan mensejahterakan keluarga dari keterbelakangan sosial ekonomi.
“Saya menyambut baik dengan dibukannya galeri Bungong Melati di Banda Aceh ini dimana para ibu rumah tangga yang tergabung dalam UPPKS di seluruh Aceh dapat dipasarkan hasil produknya,” kata Niazah kepada wartawan usai menggunting pita yang didampingi Ketua Darmawanita, Hj Syamsiarni Darmwan dan Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M.Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (12/3/2015) di Banda Aceh.
Ketua TP-PKK Aceh meminta kepada instansi dan dinas terkait di jajaran Pemerintah Aceh dapat mencontoh apa yang dilakukan Perwakilan BkkbN Aceh. Dia juga berharap akan banyak lagi galeri-galeri yang sama di Aceh sehingga hasil kerajinan yang dilakukan para ibu rumah tangga di Aceh ini dapat dipasarkan dengan maksimal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum menambahkan, berdasarkan data basis kelompok UPPKS, hingga saat ini jumlahnya telah mencapai 342 kelompok yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan KS-I. Dari Kelompok yang ada tersebut, kata Natsir telah mendapatkan akses modal usaha dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, Perbankan, BUMN, Swasta, lintas sektor, LSM, dan sumber lainnya.
“Kami berharap apa yang menjadi harapan Ketua TP-PKK Aceh, Ummi Niazah, adanya bapak angkat yang membantu meningkatkan kapasitas kelompok UPPKS binaan BkkbN Aceh. Hal ini, baik dari segi modal maupun pelatihan,  untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok UPPKS,” kata Natsir kepada wartawan.

Di akhir pernyataannya, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh menambahkan, maksud dan tujuan dari pembentukan Galery UPPKS Bungong Melati adalah untuk menjadi wadah atau pusat pemasaran bagi hasil-hasil produksi kelompok UPPKS yang ada di gampong-gampong diseluruh kabupaten/kota di Aceh. (Saniah LS)

Delapan Daerah di Aceh akan Jadi Pilot Project BKB-HI

Kabid KSPK, Faridah Abubakar SE, MM memimpin rapat koordinasi dengan
mitra kerja Perwakilan BkkbN Aceh beberapa waktu lalu|Saniah LS
BANDA ACEH – Sebanyak delapan kabupaten/kota di Aceh akan menjadi pilot project Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI). Melalui program BKB yang berintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, diharapkan balita di Aceh bisa mendapatkan perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang maksimal.

Delapan kabupaten/kota tersebut yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Untuk mencapai tujuan yang sama dalam pelaksanaan program tersebut, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu di Banda Aceh yang diikuti sekitar 30 perwakilan dari SKPD dan mitra kerja BkkbN.

Selesai membuka rapat koordinasi tersebut, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum mengatakan kepada wartawan, penanganan permasalahan balita perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Baik itu mencakup aspek perawatan, kesehatan, gizi, aspek pendidikan, dan serta pengasuhan, harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan beberapa instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota di Aceh.

“Untuk 2015 ini, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan BKBHI. Agar program ini bisa terlaksana dengan baik, maka kami harapkan adanya kepedulian dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga program tersebut bisa terkoordinasi dengan baik,” kata M. Natsir Ilyas, Senin (9/3/2015) yang didampingi Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Faridah Abubakar SE, MM di Banda Aceh.

Lanjutnya, tujuan dari BKBHI adalah untuk mengintegrasikan pelaksanaan BKB dengan Posyandu dan PAUD. Dimana dengan kegiatan terintegrasi itu, masyarakat tidak perlu direpotkan lagi dengan waktu yang habis untuk kegiatan itu, bila dilaksanakan masing-masing. Padahal menurut Natsir, sasaran dari tiga program tersebut adalah sama yaitu melibatkan keluarga dan balita.

“Selama ini program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara terpisah. Dimana Posyandu dilakukan Dinas Kesehatan, PAUD oleh Dinas Pendidikan, dan BKB oleh BkbbN. Atas dasar itulah, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 untuk melaksanakan Posyandu yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan layanan dasar seperti PAUD dan BKB,” jelasnya.

Agar dalam pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik, sambung Faridah, tahun ini BkkbN memilih delapan kabupaten/kota di Aceh yang menjadi pilot project pelaksanaan BKB, Posyandu, dan PAUD terintergrasi. Jelasnya, masing-masing kabupaten/kota akan diambil dua kecamatan. Di dalam dua kecamatan nanti ada dua kelompok BKB paripurna, dan empat BKB dasar. Jadi total seluruhnya ada 12 kelompok dalam satu kabupaten/kota, jelasnya lagi.

“Daerah yang menjadi pilot project tahun ini, daerah-daerah yang memang siap dan mempunyai kelompok BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan atau kegiatan lainnya. Sudah terdaftar dalam data basis online BkkbN. Selain itu kader-kadernya juga aktif membina kelompok-kelompok BKB di daerahnya. Jadi kami menyebutnya BKB-HI sebagai pilot project,” papar Kabid KSPK Perwakilan BkkbN Aceh tentang kriteria pemilihan wilayah.


Kelompok BKB-HI ini sebagai percontohan yang akan dikembangkan juga di kabupaten/kota yang lainnya di Aceh pada tahun yang akan datang. Untuk itu kata Faridah, sebelum pelaksanaan BKB-HI, BkkbN duduk bersama mitra kerjanya melakukan rapat koordinasi guna membahas dan menerima masukan-masukan agar pelaksanaannya nanti maksimal dan terkoordinasi dengan baik. (saniah ls)