Jumat, 13 Maret 2015

Ketua TP-PKK Aceh Resmikan Galeri UPPKS Bungong Melati

Ketua TP-PKK Aceh, Hj Niazah A.Hamid menggunting pita peresmian Galeri UPPKS Bungong Melati. Turtu mendampingi Ketua Darmawanita, Hj Syamsiarni Darmwan dan Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M.Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (12/3/2015) di Banda Aceh.
BANDA ACEH – Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Hj Niazah A. Hamid menghadiri dan sekaligus membuka secara resmi Galeri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Bungong Melati binaan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh, yang berlokasi di Jalan Suka Damai, beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Galeri UPPKS Bungong Melati yang menjual berbagai souvenir dan penganan khas Aceh ini, yang dihasilkan Kelompok UPPKS dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Tujuan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana diarahkan menuju Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Pada Bab 47. Ayat 2, disebutkan, bahwa kebijakan pemerintah harus mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Untuk itu, setidaknya ada tiga program yang dijalankan oleh BkkbN, yaitu Kependudukan (Bidang Dalduk), Keluarga Berencana  (Bidang KBKR) dan Pembangunan Keluarga (Bidang KSPK).
Dalam sambutan singkatnya, Ummi (panggilan akrab istri Gubernur Aceh, Zaini Abdullah) Aceh itu menjelaskan, setidaknya ada enam target penguatan dan pengembangan program pada bidang KSPK, yaitu BKB (Bina keluarag Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK Remaja/Mahasiswa (Pusat Informasi Konseling), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera).

Kata Niazah, sedangkan untuk pengembangan semua program tersebut, Aceh sudah memiliki Peraturan Gubenur Nomor 60 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu Aceh. Untuk mengimplementasikan hal tersebut lanjut Niazah, TP-PKK Aceh dan BkkbN telah berkoordinasi dan melakukan beberapa rangkaian kegiatan bersama. Antaranya, turut serta bersama Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK dalam Promosi Hasil Dagang UPPKS ditingkat Nasional pada acara Hari Keluarga yang dilaksanakan di Surabaya pada 2014 lalu.
Pembangunan keluarga sejahtera, jelas Niazah pada dasarnya adalah suatu upaya terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberdayakan keluarga agar mempunyai kemampuan untuk mengangkat dan mensejahterakan keluarga dari keterbelakangan sosial ekonomi.
“Saya menyambut baik dengan dibukannya galeri Bungong Melati di Banda Aceh ini dimana para ibu rumah tangga yang tergabung dalam UPPKS di seluruh Aceh dapat dipasarkan hasil produknya,” kata Niazah kepada wartawan usai menggunting pita yang didampingi Ketua Darmawanita, Hj Syamsiarni Darmwan dan Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M.Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (12/3/2015) di Banda Aceh.
Ketua TP-PKK Aceh meminta kepada instansi dan dinas terkait di jajaran Pemerintah Aceh dapat mencontoh apa yang dilakukan Perwakilan BkkbN Aceh. Dia juga berharap akan banyak lagi galeri-galeri yang sama di Aceh sehingga hasil kerajinan yang dilakukan para ibu rumah tangga di Aceh ini dapat dipasarkan dengan maksimal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum menambahkan, berdasarkan data basis kelompok UPPKS, hingga saat ini jumlahnya telah mencapai 342 kelompok yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan KS-I. Dari Kelompok yang ada tersebut, kata Natsir telah mendapatkan akses modal usaha dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, Perbankan, BUMN, Swasta, lintas sektor, LSM, dan sumber lainnya.
“Kami berharap apa yang menjadi harapan Ketua TP-PKK Aceh, Ummi Niazah, adanya bapak angkat yang membantu meningkatkan kapasitas kelompok UPPKS binaan BkkbN Aceh. Hal ini, baik dari segi modal maupun pelatihan,  untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok UPPKS,” kata Natsir kepada wartawan.

Di akhir pernyataannya, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh menambahkan, maksud dan tujuan dari pembentukan Galery UPPKS Bungong Melati adalah untuk menjadi wadah atau pusat pemasaran bagi hasil-hasil produksi kelompok UPPKS yang ada di gampong-gampong diseluruh kabupaten/kota di Aceh. (Saniah LS)

Delapan Daerah di Aceh akan Jadi Pilot Project BKB-HI

Kabid KSPK, Faridah Abubakar SE, MM memimpin rapat koordinasi dengan
mitra kerja Perwakilan BkkbN Aceh beberapa waktu lalu|Saniah LS
BANDA ACEH – Sebanyak delapan kabupaten/kota di Aceh akan menjadi pilot project Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI). Melalui program BKB yang berintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, diharapkan balita di Aceh bisa mendapatkan perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang maksimal.

Delapan kabupaten/kota tersebut yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Untuk mencapai tujuan yang sama dalam pelaksanaan program tersebut, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu di Banda Aceh yang diikuti sekitar 30 perwakilan dari SKPD dan mitra kerja BkkbN.

Selesai membuka rapat koordinasi tersebut, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum mengatakan kepada wartawan, penanganan permasalahan balita perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Baik itu mencakup aspek perawatan, kesehatan, gizi, aspek pendidikan, dan serta pengasuhan, harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan beberapa instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota di Aceh.

“Untuk 2015 ini, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan BKBHI. Agar program ini bisa terlaksana dengan baik, maka kami harapkan adanya kepedulian dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga program tersebut bisa terkoordinasi dengan baik,” kata M. Natsir Ilyas, Senin (9/3/2015) yang didampingi Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Faridah Abubakar SE, MM di Banda Aceh.

Lanjutnya, tujuan dari BKBHI adalah untuk mengintegrasikan pelaksanaan BKB dengan Posyandu dan PAUD. Dimana dengan kegiatan terintegrasi itu, masyarakat tidak perlu direpotkan lagi dengan waktu yang habis untuk kegiatan itu, bila dilaksanakan masing-masing. Padahal menurut Natsir, sasaran dari tiga program tersebut adalah sama yaitu melibatkan keluarga dan balita.

“Selama ini program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara terpisah. Dimana Posyandu dilakukan Dinas Kesehatan, PAUD oleh Dinas Pendidikan, dan BKB oleh BkbbN. Atas dasar itulah, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 untuk melaksanakan Posyandu yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan layanan dasar seperti PAUD dan BKB,” jelasnya.

Agar dalam pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik, sambung Faridah, tahun ini BkkbN memilih delapan kabupaten/kota di Aceh yang menjadi pilot project pelaksanaan BKB, Posyandu, dan PAUD terintergrasi. Jelasnya, masing-masing kabupaten/kota akan diambil dua kecamatan. Di dalam dua kecamatan nanti ada dua kelompok BKB paripurna, dan empat BKB dasar. Jadi total seluruhnya ada 12 kelompok dalam satu kabupaten/kota, jelasnya lagi.

“Daerah yang menjadi pilot project tahun ini, daerah-daerah yang memang siap dan mempunyai kelompok BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan atau kegiatan lainnya. Sudah terdaftar dalam data basis online BkkbN. Selain itu kader-kadernya juga aktif membina kelompok-kelompok BKB di daerahnya. Jadi kami menyebutnya BKB-HI sebagai pilot project,” papar Kabid KSPK Perwakilan BkkbN Aceh tentang kriteria pemilihan wilayah.


Kelompok BKB-HI ini sebagai percontohan yang akan dikembangkan juga di kabupaten/kota yang lainnya di Aceh pada tahun yang akan datang. Untuk itu kata Faridah, sebelum pelaksanaan BKB-HI, BkkbN duduk bersama mitra kerjanya melakukan rapat koordinasi guna membahas dan menerima masukan-masukan agar pelaksanaannya nanti maksimal dan terkoordinasi dengan baik. (saniah ls)

Selasa, 03 Februari 2015

PLKB Diminta Mengawasi Pendataan Keluarga Lebih Baik Lagi

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum saat menyampaikan kata sambutan
kepada sekitara 104 PLKB/PKB di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu|Saniah LS
SIGLI – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Aceh meminta kepada Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie, pada 2015  agar melakukan pengawasan pendataan keluarga  di daerahnya masing-masing lebih baik lagi.

Prioritas program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada 2015 ini adalah salahs satunya untuk mengadakan pendataan keluarga yang rencanannya akan dilaksanakan pada April hingga Mei mendatang.

Pendataan keluarga yang dilakukan BkkbN, kata Natsir Ilyasd bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi tentang data demografi, keluarga berencana, tahapan keluarga sejahtera, dan anggota keluarga di Aceh.

“Pendataan tugas utama yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya minta pada 2015, petugas kita betul-betul dapat melakukan pengawasan pendataan  yang dilakukan para kader pendataan dari rumah ke rumah. Dor to dor. Data yang dihasilkan bisa dijadikan pembanding, sehingga akan tampak perubahan data dari tahun ke tahun, ” tegas Natsir Ilyas.

Natsir Ilyas menghadiri acara pertemuan dengan sekitar 104 PLKB/PKB se-Kabupaten Pidie dan pengenalan Kepala Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKSPP) Kapubaten Pidie, Dra Sri Wahyuni SPd. Turut hadir pada acar itu juga Kabis KSPK, Faridah Abubakar SE MM dan Kasubid Bina Ketahanan Balita dan Anak, Ihya SE. 

Pada kesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Natsir meminta agar tahun ini pendataan dilakukan dengan cara, satu PLKB mengawasi pendataan 100 KK dan harus siap dalam jangka waktu sebulan. Dia juga menyarankan agar sebaiknya saat melakukan pendataan petugas pengawasan bermitra dengan kepala desa yang nantinya akan memudahkan petugas di dalam melakukan pendataan.

Jika selama ini kendalanya saat melakukan pendataan masyarakat tidak ada di rumah sedang ke kebun atau melakukan aktivitas di luar rumah. Natsir berharap para PLKB dapat bermitra dengan Keuchik dan para kader desa, sehingga pekerjaan pendataan mudah dilakukan.

“Pak Keuchik akan membantu menginformasikan ke pada warga desa pada hari ini, jam sekian petugas pendataan keluarga akan datang dari rumah ke rumah, sehingga masyarakat pun dapat menunggu di rumah,” tutur Natsir.

Lanjutnya, data basis keluarga dan anggota keluarga yang akan dilakukan, dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program KKBPK di Aceh. Data ini kata dia lagi,  dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan.


Sementara itu, Sri Wahyuni menambahkan, update data keluarga yang telah dilakukan pengawasannya oleh sekitar 104 PLKB/PKB di Kabupaten Pidie pada 2014  yaitu tercatat dari 23 kecamatan, 745 desa, ada 429.288 jumlah keluarga. Dari jumlah itu 96.054 atau 85.63 persen keluarga bekerja dan 16.122 atau 14.37 persen tidak bekerja. (Saniah LS

Jumat, 30 Januari 2015

Belum Semua Kecamatan di Aceh Miliki Balai Penyuluhan KB

Bupati Bireuen, H. Ruslan M. Daud,  didampingi Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (29/1/2015) menandatangani prasasti tiga Balai Penyuluhan KB di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen|dok.BkkbN 
BANDA ACEH – Belum semua kecamatan di Aceh memiliki Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Hal itu dikemukakan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Provinsi Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum di Banda Aceh, Jumat (30/1/2015). Natsir Ilyas menghadiri peresmian tiga Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen diresmikan Bupati Ruslan M. Daud, Kamis (29/1/2015) kemarin.

“Data terakhir ada 289 kecamatan di Aceh dan dari jumlah itu kita sudah memiliki 167 Balai Penyuluhan KB di Aceh. Jadi hampir 50 persen balai penyuluh sudah ada tersebar di semua kabupaten/kota di Aceh. Ada yang sudah terbangun 70 persen ada juga yang baru 50 persen kabupaten/kota di Aceh sudah memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan,” sebut Natsir Ilyas di Banda Aceh.

Balai Penyuluhan KB adalah tempat kerjanya para relawan dan kader Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB). Biasanya sebelum memiliki balai penyuluh kata Natsir Ilyas, relawan dan kader PLKB menumpang di Kantor kecamatan. Sebut dia kini di Aceh ada sekitar 785 orang relawan dan  PNS PLKB, mereka inilah menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat pedesaa.

“Pesan Bupati Bireuen dan para ulama di sana saat peresmian, Program KKBPK di Bireuen harus mengikuti kearifan lokal. Beliau juga sangat mendukung program KKBPK di Kabupaten Bireuen karena menurut Bapak Bupati, masalah kependudukan menjadi tanggungjawab bersama bukan BkkbN saja,” kata Kepala Perwakilan BkkbN Aceh.

Selesai peresmian tiga Balai Penyuluhan di Kecamatan Kuala, Samalanga, dan Kutablang di Kabupaten Bireuen, Natsir mempersilakan balai tersebut digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan antaranya, untuk tempat rapat dan pertemuan masyarakat, kegiatan Posyandu, dan kegiatan lainnya.

“Kami juga berharap dukungan pemerintah daerah supaya nantinya balai ini juga bisa dimanfaatkan sebagai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Sehingga masyarakat setempat juga bisa memanfaatkan layanan konseling gratis. Karena berbicara KB bukan saja soal alat kontrasepsi tapi banyak lagi program lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat, jadi persepsi itu akan coba kita ubah pelan-pelan,” tutur Natsir Ilyas.

Selain meresmikan tiga Balai Penyuluhan KB, Bupati Bireuen juga menyerahkan satu unit mobil Pengangkutan Akseptor KB. Dengan demikian di Kabupaten Bireuen sudah ada 18 kecamatan yang memiliki Balai Penyuluhan KB. (Saniah LS)

Rabu, 28 Januari 2015

BkkbN Akan “Menyegarkan” Kembali PLKB di Daerah

Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal bersama
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas
M.Hum saat bertemu dengan relawan dan kader
PLKB/PKB Aceh Besar dan Banda Aceh beberapa
waktu lalu di Banda Aceh|Saniah LS
BANDA ACEH – Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) kini sekitar 22 ribu orang yang tersebar, idealnya 45 ribu orang dari 72 ribu desa yang ada di Indonesia. Sedangkan di Aceh relawan dan kader PLKB 785 orang dari sekira 6.455 desa. Idealnya satu PLKB melayani empat desa. Selain itu permasalahan lain antaranya soal fasilitas dan kesejahteraan yang belum memadai.

“Semua permasalah di daerah di Indonesia itu hampir sama. Memang kader-kader PLKB baik di desa-desa, dusun tidak lagi sekuat yang  dulu. Untuk itu kami bersama provinsi, kabupaten/kota di Indonesia akan kembali menyegarkan dan memastikan agar kader-kader kita mendapatkan penghargaa, pelatihan, memiliki fasilitas, dan dukungan kesejahteraan secara bersama-sama,” kata Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK saat melakukan kunjungan kerja di Banda Aceh pada pertengahan Desember 2014 lalu.

Plt Kepala BkkbN  RI ini bertemu ratusan kader PLKB dari Aceh Besar dan Banda Aceh di Aula Kantor Perwakilan BkkbN Aceh. Dalam pertemuan singkat itu banyak “curhatan” para kader PLKB/PKB tentang permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari fasilitas, kesejahteraan, masih kurangnya ilmu, keterampilan, dan lamanya pengangkatan menjadi PNS dan kenaikan jabatan.

“Tadi sama-sama kita dengar apa saja permasalahan yang dihadapi dan hapir sama semua daerah mengalami hal yang sama. Padahal tenaga penyuluh kita ini adalah  garda terdepan kita di dalam menyukseskan program KKBPK di pedesaan,” tuturnya.

Kemudian, mereka (PLKB/PKB) lebih bangga bekerja dan efektif kalau mereka dapat ilmu terus. Karena itu, kata Fasli Jalal yang didampingi Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum kepada wartawan, pertemuan di balai penyuluhan KB dan UPTD itu menjadi sangat penting di isi dengan berbagai  kegiatan pengetauan, keterampilan, dan jaringan, sehingga kader-kader  mampu berkomunikasi ke keluarga-keluarga terutama pasangan usia subur. 

“Inilah pentingnya balai-balai penyuluhan dan UPTD di tingkat kecamatan mendukung sampai ke desa, sehingga keluarga di daerah terpencil sekalipun bisa dijangkau para kader tadi. Memang kita berharap ada perubahan di tingkat SKPD di kabuapten/kota kalau selama ini masih di campur-campur kita berharap ke depan lebih focus ke pembentukan BkkbD,” kata Fasli Jalal.

BkkbD sangat penting pembentukannya dan perlu dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten/kota, apalagi kata Fasli Jalal, Undang-Undang Atonomi khusus yang baru akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program KKBPK bisa terlaksana dengan baik di daerah. (Saniah LS)


Selasa, 27 Januari 2015

Pengakap Malaysia Kunjungi Saka Kencana BkkbN Aceh

Pramuka Saka Kencana Perwakilan BkkbN Aceh berfoto bersama
Pembina Pramuka dari Malaysia, 16 Januari 2015|dok.BkkbN 
BANDA ACEH – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BkkbN) Aceh menerima kunjungi para Pengakap (Pramuka dalam bahasa Malaysia) dari Negara tetangga, Malaysia, 16 Januari 2015. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan untuk saling bertukar pengalaman satu sama lain.
Rombangan Pramuka dari Malaysia terdiri dari Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Persekutuan Malaysia, DR. Mohammad Shahrum bin Osman, Sekjen, Mohammad Zaki Naruddin, dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Persekutuan Malaysia Negeri Perak, H. Ahmad Azzam Shah bin Abdul Madjid.
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum beserta para esselon III dan anggota Saka Kencana Perwakilan BkkbN Aceh menyambut kedatangan tamu dari jiran tersebut. Pada kesempatan itu, Natsir Ilyas mengatakan, melalui program Generasi Berencana (GenRe) menjadikan Pramuka sebagai salah-satu cara untuk mempromosikan program yang mempersiapkan remaja menghadapi masa depannya secara terencana.
“Dalam perkembangannya remaja akan melewati lima transisi kehidupan, yaitu, pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, berkeluarga, hidup dalam masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat,” sebut Natsir Ilyas.
Lanjut dia, program GenRe berjalan seiring dengan Pramuka dalam satuan karya yang dibina oleh BkkbN yang diberi nama Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana). Kunjungan singkat dari para Pengakap Malaysia ini diharapkan menjadi semangat baru, khususnya bagi anggota Saka Kencana BkkbN Aceh, dan silaturahmi yang sudah terjalin akan semakin baik dimasa yang akan datang. (Nova)



Minggu, 25 Januari 2015

Ulama Ikut Berperan Sukseskan Program KKBPK di Aceh

Foto; Saniah LS
BANDA ACEH – Deputi Keluarga Sejatera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BkkbN Pusat, DR. Sudibyo Ali Muso MA mengatakan, keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Aceh tidak terlepas dari peran ulama dan pimpinan dayah (pesantren). Deputi KSPK yang baru pertama kali ke Aceh ini mengutarakan itu pada Silaturahmi Ulama dan Pimpinan Dayah di The Pade Hotel, 8 November 2014.
“Peran  ulama dan pimpinan pasantren sangat diperlukan dalam meyakinkan  masyarakat di Aceh agar dapat  berpatisipasi dalam menyukseskan program KKB. Untuk itu pada acara silaturahmi ini kami mengajak para ulama, pemilik pondok pasantren, dan serta tokoh agama di Aceh,  untuk bersama-sama melahirkan keluarga berkualitas,” tuturnya.
Menurut dia segala permasalahan kependudukan tidak bisa diselesaikan sendiri untuk itu perlu melibatkan banyak pihak agar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Aceh bisa berjalan dengan baik dan sukses, khususnya program KB.
“Selama ini ada yang beranggapan kalau program KB itu membatasi jumlah anak padahal tidak demikian. Program KB mengatur jarak kelahiran jadi bukan membatasi,” katanya mengingatkan soal persepsi yang salah selama ini. Diakhir pidatonya Sudibyo mengharapkan, dengan adanya pertemuan antara BkkbN pusat dan Aceh dengan para ulama dan pemilik dayah hari ini,  mudah-mudahan pimpinan dayah dan pesantren dapat mengupayakan kembai  penguatan  program KKBPK di Aceh.
“Pada prinsipnya bagaimana kita memnbangun keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera, dan keluarga sakinah, mawadah  waramah,” ujarnya.
Deputi KSPK, DR. Sudibyo Ali Muso MA didampingi sejumlah pejabat di teras BkkbN Pusat dan Aceh berbincang dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Ibnu Sa'adan MPd pada acara silaturahmi dengan para pimpinan dayah, ulama, dan tokoh agama di Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh|Saniah LS
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas Mhum kepada wartawan mengatakan, keberhasilan program KKBPK di Aceh tidak terlepas dari peran para ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama.
“Pelaksanaan program KKBPK di Aceh sukses dikarenakan adanya dukungan dari pada ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama. Kami sudah melibatkan ulama sejak dari awal. Mungkin kalau tidak ada peran dari ulama program ini tidak berjalan maksimal di Aceh,” kata Natsir.
Dari perkembangan terakhir, ujar Natsir, dilihat pelaksanaan program KB di Aceh sangat sukses, hal ini dilihat dari rata-rata keluarga di Aceh tidak lebih memiliki dari tiga anak. Ini suatu yang sangat relevan untuk Aceh.
Untuk itu, BkkbN ke depan lebih mengarahkan kepada pembinaan generasi mudanya. Kalau generasi muda ini diberikan bekal yang cukup, menurut Natsir calon-calon orang tua baru ini akan sendirinya mengikuti program KB.
“Pada 2015 kami akan memperkuat program Generasi Berencana (GenRe) di kabupaten/kota di Aceh, tidak terkecuali di daerah-daerah kepulauan. Dengan timbulnya kesadaran dari para remaja bahayanya pernikahan dini, kami harapkan tidak saja menurunkan angka kematian ibu dan anak di Aceh yang tinggi jumlahnya juga menurunkan angka perceraian yang sudah cukup meresahkan,” sebut Natsir.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh uyang juga Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan, tidak ada salahnya jika ulamaikut mensukseskan program KB di Aceh. Untuk itu dia meminta agar tidak memiliki pikiran sempit dalam melihat program KB karena dalam Islam sangat dituntut untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Di dalam Islam  sangat diajarkan bagaimana mengatur kelahiran, bukan pembunuhan karena di dalam Islam tidak diajarkan membunuh,” ujarnya mengakhiri wawancara dengan wartawan.
Pada acara silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan dayah di Aceh dirangkai dengan acara Pengukuhan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Aceh periode 2014-2017 yang  Ketuanya DR Saiful Mahdi M.Sc. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan, DR Sonny Harry B. Harmadi yang juga memberi materi pada pertemuan tersebut.

Terlihat hadir pada acara silaturahmi tersebut  Ketua PMNU Aceh, Faisal Ali, Kakanwil Kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan, tokoh agama di Aceh,  dan sejumlah petinggi lainnya di jajaran BkkbN Pusat dan Aceh.  (Saniah LS)