Jumat, 30 Januari 2015

Belum Semua Kecamatan di Aceh Miliki Balai Penyuluhan KB

Bupati Bireuen, H. Ruslan M. Daud,  didampingi Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum, Kamis (29/1/2015) menandatangani prasasti tiga Balai Penyuluhan KB di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen|dok.BkkbN 
BANDA ACEH – Belum semua kecamatan di Aceh memiliki Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Hal itu dikemukakan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Provinsi Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum di Banda Aceh, Jumat (30/1/2015). Natsir Ilyas menghadiri peresmian tiga Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen diresmikan Bupati Ruslan M. Daud, Kamis (29/1/2015) kemarin.

“Data terakhir ada 289 kecamatan di Aceh dan dari jumlah itu kita sudah memiliki 167 Balai Penyuluhan KB di Aceh. Jadi hampir 50 persen balai penyuluh sudah ada tersebar di semua kabupaten/kota di Aceh. Ada yang sudah terbangun 70 persen ada juga yang baru 50 persen kabupaten/kota di Aceh sudah memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan,” sebut Natsir Ilyas di Banda Aceh.

Balai Penyuluhan KB adalah tempat kerjanya para relawan dan kader Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB). Biasanya sebelum memiliki balai penyuluh kata Natsir Ilyas, relawan dan kader PLKB menumpang di Kantor kecamatan. Sebut dia kini di Aceh ada sekitar 785 orang relawan dan  PNS PLKB, mereka inilah menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat pedesaa.

“Pesan Bupati Bireuen dan para ulama di sana saat peresmian, Program KKBPK di Bireuen harus mengikuti kearifan lokal. Beliau juga sangat mendukung program KKBPK di Kabupaten Bireuen karena menurut Bapak Bupati, masalah kependudukan menjadi tanggungjawab bersama bukan BkkbN saja,” kata Kepala Perwakilan BkkbN Aceh.

Selesai peresmian tiga Balai Penyuluhan di Kecamatan Kuala, Samalanga, dan Kutablang di Kabupaten Bireuen, Natsir mempersilakan balai tersebut digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan antaranya, untuk tempat rapat dan pertemuan masyarakat, kegiatan Posyandu, dan kegiatan lainnya.

“Kami juga berharap dukungan pemerintah daerah supaya nantinya balai ini juga bisa dimanfaatkan sebagai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Sehingga masyarakat setempat juga bisa memanfaatkan layanan konseling gratis. Karena berbicara KB bukan saja soal alat kontrasepsi tapi banyak lagi program lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat, jadi persepsi itu akan coba kita ubah pelan-pelan,” tutur Natsir Ilyas.

Selain meresmikan tiga Balai Penyuluhan KB, Bupati Bireuen juga menyerahkan satu unit mobil Pengangkutan Akseptor KB. Dengan demikian di Kabupaten Bireuen sudah ada 18 kecamatan yang memiliki Balai Penyuluhan KB. (Saniah LS)

Rabu, 28 Januari 2015

BkkbN Akan “Menyegarkan” Kembali PLKB di Daerah

Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal bersama
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas
M.Hum saat bertemu dengan relawan dan kader
PLKB/PKB Aceh Besar dan Banda Aceh beberapa
waktu lalu di Banda Aceh|Saniah LS
BANDA ACEH – Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) kini sekitar 22 ribu orang yang tersebar, idealnya 45 ribu orang dari 72 ribu desa yang ada di Indonesia. Sedangkan di Aceh relawan dan kader PLKB 785 orang dari sekira 6.455 desa. Idealnya satu PLKB melayani empat desa. Selain itu permasalahan lain antaranya soal fasilitas dan kesejahteraan yang belum memadai.

“Semua permasalah di daerah di Indonesia itu hampir sama. Memang kader-kader PLKB baik di desa-desa, dusun tidak lagi sekuat yang  dulu. Untuk itu kami bersama provinsi, kabupaten/kota di Indonesia akan kembali menyegarkan dan memastikan agar kader-kader kita mendapatkan penghargaa, pelatihan, memiliki fasilitas, dan dukungan kesejahteraan secara bersama-sama,” kata Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK saat melakukan kunjungan kerja di Banda Aceh pada pertengahan Desember 2014 lalu.

Plt Kepala BkkbN  RI ini bertemu ratusan kader PLKB dari Aceh Besar dan Banda Aceh di Aula Kantor Perwakilan BkkbN Aceh. Dalam pertemuan singkat itu banyak “curhatan” para kader PLKB/PKB tentang permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari fasilitas, kesejahteraan, masih kurangnya ilmu, keterampilan, dan lamanya pengangkatan menjadi PNS dan kenaikan jabatan.

“Tadi sama-sama kita dengar apa saja permasalahan yang dihadapi dan hapir sama semua daerah mengalami hal yang sama. Padahal tenaga penyuluh kita ini adalah  garda terdepan kita di dalam menyukseskan program KKBPK di pedesaan,” tuturnya.

Kemudian, mereka (PLKB/PKB) lebih bangga bekerja dan efektif kalau mereka dapat ilmu terus. Karena itu, kata Fasli Jalal yang didampingi Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum kepada wartawan, pertemuan di balai penyuluhan KB dan UPTD itu menjadi sangat penting di isi dengan berbagai  kegiatan pengetauan, keterampilan, dan jaringan, sehingga kader-kader  mampu berkomunikasi ke keluarga-keluarga terutama pasangan usia subur. 

“Inilah pentingnya balai-balai penyuluhan dan UPTD di tingkat kecamatan mendukung sampai ke desa, sehingga keluarga di daerah terpencil sekalipun bisa dijangkau para kader tadi. Memang kita berharap ada perubahan di tingkat SKPD di kabuapten/kota kalau selama ini masih di campur-campur kita berharap ke depan lebih focus ke pembentukan BkkbD,” kata Fasli Jalal.

BkkbD sangat penting pembentukannya dan perlu dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten/kota, apalagi kata Fasli Jalal, Undang-Undang Atonomi khusus yang baru akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program KKBPK bisa terlaksana dengan baik di daerah. (Saniah LS)


Selasa, 27 Januari 2015

Pengakap Malaysia Kunjungi Saka Kencana BkkbN Aceh

Pramuka Saka Kencana Perwakilan BkkbN Aceh berfoto bersama
Pembina Pramuka dari Malaysia, 16 Januari 2015|dok.BkkbN 
BANDA ACEH – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BkkbN) Aceh menerima kunjungi para Pengakap (Pramuka dalam bahasa Malaysia) dari Negara tetangga, Malaysia, 16 Januari 2015. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan untuk saling bertukar pengalaman satu sama lain.
Rombangan Pramuka dari Malaysia terdiri dari Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Persekutuan Malaysia, DR. Mohammad Shahrum bin Osman, Sekjen, Mohammad Zaki Naruddin, dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Persekutuan Malaysia Negeri Perak, H. Ahmad Azzam Shah bin Abdul Madjid.
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum beserta para esselon III dan anggota Saka Kencana Perwakilan BkkbN Aceh menyambut kedatangan tamu dari jiran tersebut. Pada kesempatan itu, Natsir Ilyas mengatakan, melalui program Generasi Berencana (GenRe) menjadikan Pramuka sebagai salah-satu cara untuk mempromosikan program yang mempersiapkan remaja menghadapi masa depannya secara terencana.
“Dalam perkembangannya remaja akan melewati lima transisi kehidupan, yaitu, pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, berkeluarga, hidup dalam masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat,” sebut Natsir Ilyas.
Lanjut dia, program GenRe berjalan seiring dengan Pramuka dalam satuan karya yang dibina oleh BkkbN yang diberi nama Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana). Kunjungan singkat dari para Pengakap Malaysia ini diharapkan menjadi semangat baru, khususnya bagi anggota Saka Kencana BkkbN Aceh, dan silaturahmi yang sudah terjalin akan semakin baik dimasa yang akan datang. (Nova)



Minggu, 25 Januari 2015

Ulama Ikut Berperan Sukseskan Program KKBPK di Aceh

Foto; Saniah LS
BANDA ACEH – Deputi Keluarga Sejatera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BkkbN Pusat, DR. Sudibyo Ali Muso MA mengatakan, keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Aceh tidak terlepas dari peran ulama dan pimpinan dayah (pesantren). Deputi KSPK yang baru pertama kali ke Aceh ini mengutarakan itu pada Silaturahmi Ulama dan Pimpinan Dayah di The Pade Hotel, 8 November 2014.
“Peran  ulama dan pimpinan pasantren sangat diperlukan dalam meyakinkan  masyarakat di Aceh agar dapat  berpatisipasi dalam menyukseskan program KKB. Untuk itu pada acara silaturahmi ini kami mengajak para ulama, pemilik pondok pasantren, dan serta tokoh agama di Aceh,  untuk bersama-sama melahirkan keluarga berkualitas,” tuturnya.
Menurut dia segala permasalahan kependudukan tidak bisa diselesaikan sendiri untuk itu perlu melibatkan banyak pihak agar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Aceh bisa berjalan dengan baik dan sukses, khususnya program KB.
“Selama ini ada yang beranggapan kalau program KB itu membatasi jumlah anak padahal tidak demikian. Program KB mengatur jarak kelahiran jadi bukan membatasi,” katanya mengingatkan soal persepsi yang salah selama ini. Diakhir pidatonya Sudibyo mengharapkan, dengan adanya pertemuan antara BkkbN pusat dan Aceh dengan para ulama dan pemilik dayah hari ini,  mudah-mudahan pimpinan dayah dan pesantren dapat mengupayakan kembai  penguatan  program KKBPK di Aceh.
“Pada prinsipnya bagaimana kita memnbangun keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera, dan keluarga sakinah, mawadah  waramah,” ujarnya.
Deputi KSPK, DR. Sudibyo Ali Muso MA didampingi sejumlah pejabat di teras BkkbN Pusat dan Aceh berbincang dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Ibnu Sa'adan MPd pada acara silaturahmi dengan para pimpinan dayah, ulama, dan tokoh agama di Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh|Saniah LS
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas Mhum kepada wartawan mengatakan, keberhasilan program KKBPK di Aceh tidak terlepas dari peran para ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama.
“Pelaksanaan program KKBPK di Aceh sukses dikarenakan adanya dukungan dari pada ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama. Kami sudah melibatkan ulama sejak dari awal. Mungkin kalau tidak ada peran dari ulama program ini tidak berjalan maksimal di Aceh,” kata Natsir.
Dari perkembangan terakhir, ujar Natsir, dilihat pelaksanaan program KB di Aceh sangat sukses, hal ini dilihat dari rata-rata keluarga di Aceh tidak lebih memiliki dari tiga anak. Ini suatu yang sangat relevan untuk Aceh.
Untuk itu, BkkbN ke depan lebih mengarahkan kepada pembinaan generasi mudanya. Kalau generasi muda ini diberikan bekal yang cukup, menurut Natsir calon-calon orang tua baru ini akan sendirinya mengikuti program KB.
“Pada 2015 kami akan memperkuat program Generasi Berencana (GenRe) di kabupaten/kota di Aceh, tidak terkecuali di daerah-daerah kepulauan. Dengan timbulnya kesadaran dari para remaja bahayanya pernikahan dini, kami harapkan tidak saja menurunkan angka kematian ibu dan anak di Aceh yang tinggi jumlahnya juga menurunkan angka perceraian yang sudah cukup meresahkan,” sebut Natsir.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh uyang juga Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan, tidak ada salahnya jika ulamaikut mensukseskan program KB di Aceh. Untuk itu dia meminta agar tidak memiliki pikiran sempit dalam melihat program KB karena dalam Islam sangat dituntut untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Di dalam Islam  sangat diajarkan bagaimana mengatur kelahiran, bukan pembunuhan karena di dalam Islam tidak diajarkan membunuh,” ujarnya mengakhiri wawancara dengan wartawan.
Pada acara silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan dayah di Aceh dirangkai dengan acara Pengukuhan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Aceh periode 2014-2017 yang  Ketuanya DR Saiful Mahdi M.Sc. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan, DR Sonny Harry B. Harmadi yang juga memberi materi pada pertemuan tersebut.

Terlihat hadir pada acara silaturahmi tersebut  Ketua PMNU Aceh, Faisal Ali, Kakanwil Kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan, tokoh agama di Aceh,  dan sejumlah petinggi lainnya di jajaran BkkbN Pusat dan Aceh.  (Saniah LS)

Sabtu, 24 Januari 2015

BkkbN Sediakan Rumah Konseling Gratis

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M.Natsir Ilyas m.Hum saat
menghadiri peresmian PPKS Sakinah di Kecamatan Geulumpang
Tiga, Pidie akhir Desember 2014|Saniah LS
BANDA ACEH - Banyak permasalahan yang dihadipi keluarga dan remaja dewasa ini dan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, untuk itu Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BkkbN) Provinsi Aceh sejak 12 Desember 2012 hingga kini 2015,  telah memiliki lima rumah konseling yang diberi nama Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di empat kabupaten/kota di Aceh.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas M.Hum kepada wartawan, Minggu (25/1/2015) di Banda Aceh mengatakan, lima PPKS tersebar di Kota Banda Aceh (PPKS Bungong Jeumpa dan PPKS Madani), Kota Meulaboh, Aceh Barat (PPKS Bungong Kupula), Kota Subulussalam (PPKS Bunga Sempula), dan Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie (PPKS Sakinah).

“Kelima rumah konseling ini memberi pelayanan konseling gratis kepada masyarakat. Ada delapan pelayanan yang diberikan, semua diberikan secara gratis kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan malu untuk datang dan berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapinya sehingga menemukan solusi terbaik,” kata M. Natsir Ilyas didampingi Kabid KSPK, Faridah AbubakarSE MM.

Delapan  pelayanan tersebut sebut Natsir, yaitu pelayanan informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), konseling keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling keluarga balita dan anak, konseling KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), konseling keluarga lansia dan lansia, pembinaan Usaha Ekonomi Produktif kelompok UPPKS, dan konseling khusus keluarga (Married Counseling).

Perwakilan BkkbN Aceh akan terus berusaha untuk mengadvokasi penentu kebijakan baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk terus berkomitmen terhadap kemajuan PPKS di daerah masing-masing Sehingga kehadiran PPKS dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jelas Natsir, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pada pasal 47, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga.

BkkbN akan terus berusaha untuk mengadvokasi penentu kebijakan baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk terus berkomitmen terhadap kemajuan PPKS di daerah masing-masingBagi yang belum ada, kami berharap dukungannya agar PPKS segera hadir  di daerahnya.  Sehingga kehadiran PPKS di Aceh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar  Kepala Perwakilan BkkbN Aceh.

Lanjut dia, upaya pelayanan konseling gratis diberikan langsung kepada keluarga, merupakan implementasi nyata membangun kualitas penduduk karena penduduk sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

Sambung Faridah, sekarang mulai bertambahnya peminat dan pengunjung PPKS, dan juga banyaknya permintaan konseling ke sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, dan lembaga swasta lainnya. Selain persentase kunjungan dan permintaan konseling meningkat setiap tahunnya.

Kata Faridah, PPKS Bungong Jeumpa Perwakilan BkkbN Aceh dibawah tanggungjawabnya, telah menjalin kerjasama dengan beberapa fakultas, institusi, dan lembaga swadaya masyarakat seperti kerjasama  yang telah dilakukan dengan FakultasPsikologi  Unsyiah, Poltekkes Kemenkes, dan Dompet Dhuafa. (Saniah LS)

Kamis, 22 Januari 2015

Usia 2 Tahun, PPKS Bungong Jeumpa Lengkapi Sarana dan Prasarana

Plt Kepala BkkbN RI, Prof. Dr. dr. Fasli Jalal PHd saat mengunjungi PPKS Bungong Jeumpa
Perwakilan BkkbN Aceh beberapa waktu lalu|Saniah LS
BANDA ACEH - Diusianya yang memasuki 2 tahun pada 12 Desember 2014,  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Bungong Jeumpa Perwakilan BkkbN Aceh  semakin dikenal masyarakat dan terus memberi pelayanan konseling gratis bagi masyarakat Aceh.

“Tujuan  sebenarnya adalah bagaimana masyarakat tahu apa  dan manfaat dari konseling. Selain itu kami juga ingin lebih mendekatkan pelayanan keluarga berencana dan informasi tentang pembangunan keluarga sampai kepada masyarakat,” ujar Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Faridah Abubakar SE MM di ruang kerjanya di Kantor Perwakilan BkkbN Aceh, Kamis (22/1/2015) di Banda Aceh.

Jelasnya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pada pasal 47, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga.

Kata Faridah, dalam hal ini Perwakilan BkkbN Aceh menetapkan kebijakan dengan membentuk pusat pelayanan keluarga sejahtera yang dinamakan PPKS Bungong Jeumpa, yang terletak di jalan Peurada Utama Banda Aceh.

Pelaksana dan Penangungjawab PPKS Bungong Jeumpa
Perwakilan BkkbN Aceh berfoto bersama|dok.PPKS
PPKS ini dibentuk  ditengah-tengah masyarakat, agar masyarakat bisa mengakses tanpa rasa sungkan dan malu, oleh karena itu  pengelolaannya juga berbasis intitusi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelola dari PPKS Bungong Jeumpa ini adalah terdiri dari  tokoh agama,tokoh masyarakat, psikolog, relawan, dan mahasiswa,” sebut dia.

Ketika ditanya tentang permasalahan yang dihadapi, Faridah menjawab, dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan sudah pasti ada permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain belum maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. 

Kami masih merasakan bagaimana memfasilitasi rangkaian kegiatan PPKS ini dengan keterbatan dan minimnya sarana dan prasarana. Tapi ini tidak membuat semangat untuk mengembangkan PPKS. Sedangkan kendala dari sisi masyarakat, masih banyak yang malu menceritakan atau mengkonsultasikan permasalahan yang mereka hadapi, inilah tantangan kami, kedepannya bagaimana membuat konseling menjadi gaya hidup,” ujar Faridah.

Perwakilan BkkbN Aceh akan terus berusaha untuk mengadvokasi penentu kebijakan baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk terus berkomitmen terhadap kemajuan PPKS di daerah masing-masing.  Sehingga kehadiran PPKS Bungong Jeumpa dan PPKS lainnya di Aceh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sekarang ini mulai bertambahnya peminat dan pengunjung PPKS, dan juga banyaknya permintaan konseling ke sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, dan lembaga swasta lainnya,” sebut Faridah

Selain persentase kunjungan dan permintaan konseling meningkat setiap tahunnya, PPKS Bungong Jeumpa  juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa fakultas, institusi, dan lembaga swadaya masyarakat seperti kerjasama  yang telah kita lakukan dengan Fakultas Psikologi  Unsyiah, Poltekkes Kemenkes, dan Dompet Dhuafa.

Untuk target kedepan,  kami menginginkan PPKS akan terus berkembang dan benar-benar menjadi pusat rujukan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dan kami juga berharap sarana dan prasarana nantinya juga bisa lebih memadai dari yang sudah ada sekarang. Terpenting yang perlu diketahui masyarakat pelayanan konseling yang diberikan gratis,” ujar Faridah.

Sekarang ini, telah ada empat PPKS lagi di Aceh yaitu PPKS Bungong Kupula di Meulaboh, PPKS Madani di Banda Aceh, PPKS Bunga Sempula di Subulussalam, dan PPKS Sakinah di Pidie. (Kesia)


PPKS Sakinah Diluncurkan di Pidie

Wakil Ketua TP-PKK Pidie, Ny. Elfiza Hasni Iriawan didampingi Asisten 3 Bidang
Administrasi, 
Drs Efendi Usman MSi, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas, M.Hum dan unsur muspida lainnya mengunting pita, peluncuran PPKS Sakinah|Saniah LS
SIGLI – Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sakinah yang berkantor di Balai Penyuluh, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie diluncurkan, 31 Desember 2014.  Kehadiran PPKS Sakinah di Pidie telah menambah jumlah PPKS yang ada di Aceh yang kini berjumlah lima unit.

Turut hadir pada peresmian tersebut, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas, MHum. Asisten 3 Bidang Administrasi, Drs Efendi Usman MSi, Istri Wakil Bupati Pidie, Ny. Elfiza Hasni Iriawan, Kepala Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKSPP) Pidie, Ir Afneati, Camat Geulumpang Tiga, T. Daus,  Muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala gampong.

“Ini PPKS kelima di Aceh setelah beberapa hari lalu di Kota Subulussalam juga telah diresmikan PPKS Bunga Sempula. Kita berharap dengan adanya PPKS di Kabupaten Pidie ini, upaya pelayanan konseling langsung pada keluarga bisa berjalan maksimal, apa lagi delapan pelayanan konseling yang diberikan kepada masyarakat ini adalah gratis, hanya kita lebih gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga tidak malu datang ke mari,” kata M. Natsir Ilyas saat member kata sambutan.

Lanjutnya, kepada pemerintah daerah, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh ini meminta agar mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Pidie yang semua tertuang di dalam delapan pelayanan yang diberikan di PPKS Sakinan ini.

Jelasnya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pada pasal 47, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga.

“Untuk itulah kami berharap setelah PPKS Sakinah akan hadir PPKS lainnya di kabupaten/kota di Aceh. Sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 53 tahun 2009. Karena BkkbN tidak dapat memikulnya sendiri perlu dukungan dari pemerintah daerah baik dari sarana, prasarana, maupun anggaran,” tutur M. Natsir Ilyas.

Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi, Drs Efendi Usman MSi menyambut baik kehadiran PPKS Sakinah di Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie. Dia pun meminta kepada camat agar PPKS Sakinah yang berada di Balai Penyuluhan dihidupkan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan Pidie khususnya. Apalagi pelayanan yang diberikan gratis katanya. Maka itu perlu disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tau apa itu PPKS.

“Jangan habis diresmikan terus redup tak ada aktifitas. Jadi Bapak Camat tolong hidupkan PPKS dengan berbagai aktifitas,” harapnya.


Selesai pidato, Asisten 3 didampingi Kepala Perwakilan BkkbN, Wakil Ketua TP-PKK Pidie, unsur Muspida, dan camat membuka selubung kain papan PPKS sebagai tanda kalau PPKS ini secara resmi sudah diluncurkan. Kemudian Wakil Ketua TP-PKK Pidie, Ny. Elfiza Hasni Iriawan mengunting pita. (Saniah LS)