BkkbN Akan “Menyegarkan” Kembali PLKB di Daerah

Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal bersama
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas
M.Hum saat bertemu dengan relawan dan kader
PLKB/PKB Aceh Besar dan Banda Aceh beberapa
waktu lalu di Banda Aceh|Saniah LS

BANDA ACEH – Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) kini sekitar 22 ribu orang yang tersebar, idealnya 45 ribu orang dari 72 ribu desa yang ada di Indonesia. Sedangkan di Aceh relawan dan kader PLKB 785 orang dari sekira 6.455 desa. Idealnya satu PLKB melayani empat desa. Selain itu permasalahan lain antaranya soal fasilitas dan kesejahteraan yang belum memadai.

“Semua permasalah di daerah di Indonesia itu hampir sama. Memang kader-kader PLKB baik di desa-desa, dusun tidak lagi sekuat yang  dulu. Untuk itu kami bersama provinsi, kabupaten/kota di Indonesia akan kembali menyegarkan dan memastikan agar kader-kader kita mendapatkan penghargaa, pelatihan, memiliki fasilitas, dan dukungan kesejahteraan secara bersama-sama,” kata Plt Kepala BkkbN RI, Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK saat melakukan kunjungan kerja di Banda Aceh pada pertengahan Desember 2014 lalu.

Plt Kepala BkkbN  RI ini bertemu ratusan kader PLKB dari Aceh Besar dan Banda Aceh di Aula Kantor Perwakilan BkkbN Aceh. Dalam pertemuan singkat itu banyak “curhatan” para kader PLKB/PKB tentang permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari fasilitas, kesejahteraan, masih kurangnya ilmu, keterampilan, dan lamanya pengangkatan menjadi PNS dan kenaikan jabatan.

“Tadi sama-sama kita dengar apa saja permasalahan yang dihadapi dan hapir sama semua daerah mengalami hal yang sama. Padahal tenaga penyuluh kita ini adalah  garda terdepan kita di dalam menyukseskan program KKBPK di pedesaan,” tuturnya.

Kemudian, mereka (PLKB/PKB) lebih bangga bekerja dan efektif kalau mereka dapat ilmu terus. Karena itu, kata Fasli Jalal yang didampingi Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum kepada wartawan, pertemuan di balai penyuluhan KB dan UPTD itu menjadi sangat penting di isi dengan berbagai  kegiatan pengetauan, keterampilan, dan jaringan, sehingga kader-kader  mampu berkomunikasi ke keluarga-keluarga terutama pasangan usia subur. 

“Inilah pentingnya balai-balai penyuluhan dan UPTD di tingkat kecamatan mendukung sampai ke desa, sehingga keluarga di daerah terpencil sekalipun bisa dijangkau para kader tadi. Memang kita berharap ada perubahan di tingkat SKPD di kabuapten/kota kalau selama ini masih di campur-campur kita berharap ke depan lebih focus ke pembentukan BkkbD,” kata Fasli Jalal.

BkkbD sangat penting pembentukannya dan perlu dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten/kota, apalagi kata Fasli Jalal, Undang-Undang Atonomi khusus yang baru akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program KKBPK bisa terlaksana dengan baik di daerah. (Saniah LS)